Guna Tolak OmnibusLaw & Tuntut Kenaikan UMP Buruh Kembali Gelar Aksi Nasional

MAGAZINE INDONESIA || themagnesianews.com
Jakarta – Para buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi akan melakukan aksi unjuk rasa secara serentak di 24 Provinsi guna menolak OmnibusLaw UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum 2021 esok hari. Di Jakarta aksi tersebut akan terpusat di dua titik, yakni Istana Presiden dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kelompok buruh yang akan menggelar unjuk rasa di antaranya KSPI, KSPSI, AGN dan Gekanas. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, masa buruh yang berunjuk rasa di Jakarta akan berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.30 WIB.
“Tuntutan yang akan disuarakan adalah membatalkan OmnibusLaw UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP dan UMSK) tetap naik”, ujar Said Iqbal dalam keterangan persnya , Minggu (01/11/2020).

Pada saat yang bersamaan dengan aksi unjuk rasa buruh juga akan mendaftarkan gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan akan dilakukan KSPSI, AGN dan KSPI.
“Akan tetapi, bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI, AGN hanya bersifat konsultasi ke MK”, tambahnya.

Adapun buruh yang akan mengikuti aksi berasal dari berbagai kota, seperti Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo dan Gresik.

Selain itu, aksi akan digelar Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua dan lainnya.
“Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non-violence (anti-kekerasan), terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis”, tegas Presiden KSPI.

Selain tanggal 02 November, aksi akan dilanjutkan pada 09 November 2020 di DPR RI untuk menuntut dilakukannya legislatif review. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2020, aksi akan digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik.

“Aksi tanggal 09 dan 10 (November) juga membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas dan dilakukan serentak di 24 provinsi”, pungkasnya.

Seperti diketahui, draf UU Cipta Kerja telah diserahkan oleh DPR ke pemerintah beberapa waktu lalu. Namun penolakan terhadap UU tersebut tetap bergulir karena dianggap tidak berpihak kepada kaum buruh.

Untuk upah minimum 2021 juga telah ditetapkan untuk tidak naik oleh Menteri Ketenagakerjaan. Para buruh menentang keputusan tersebut. (Red MG)
Sumber: Detikcom

Bagikan Link :