PWI Pusat Dorong Dewan Pers Guna Memproses Secara Hukum Pembuat Sertifikat UKW Palsu
MAGAZINE INDONESIA || themagnesianews.com – BANDUNG (Selasa, 02 Juni 2020) PWI Pusat mendorong Dewan Pers agar segera memproses secara hukum serta mempidanakan pelaku pemalsuan sertifikat UKW beberapa waktu. Dengan sengaja mereka mencatut nama Ketua Umum dan Sekjen PWI Pusat, serta mantan Ketua Dewan Pers Stenly Adi Prasetyo.
Perbuatan pemalsuan sertifikat UKW ini merupakan tindak pidana. Hal ini tidak boleh didiamkan. “Dewan Pers sebagai lembaga yang sah secara hukum mengeluarkan sertifikat UKW bagi wartawan diharapkan memproses secara hukum perbuatan ini”, ujar Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari didampingi Sekjen Mirza Zulhadi usai menghadiri rapat pleno Pengurus PWI Pusat digedung Dewan Pers Lt. 4 Jalan Kebonsirih Jakarta Pusat, Selasa (2/6).
Atal menjelaskan sertifikat itu sangat jelas terlihat palsunya, bagaimana bisa tertera yang bertanda tangan Ketua Dewan Pers Adi Prasetyo, padahal sejak 21 Mei 2019 Ketua Dewan Persnya sudah dijabat oleh Prof. M. Nuh bukan Pak Adi Prasetyo lagi.
“Kami juga tidak pernah menandatangani sertifikat yang dimaksud”, tambah Atal S. Depari.
Beliau menambahkan bahwasannya hingga saat ini baik PWI Pusat maupun PWI Daerah, belum dan tidak pernah menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan secara virtual. Pasalnya, materi uji UKW ini belum memungkinkan untuk dilakukan secara virtual atau online.
“Jadi kami himbau juga kepada seluruh wartawan serta lembaga-lembaga mitra PWI, baik pusat dan daerah, jika mendapati adanya informasi terkait Uji Kompetensi Wartawan secara virtual, yang mengatasnamakan PWI, sebaiknya dikonfirmasikan dulu ke Pengurus PWI Pusat atau PWI Daerah. Atau bisa juga di konfirmasi kepada lembaga penguji lainnya”, terang Atal.
Sementara itu Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengaku mendukung langkah PWI yang disebut dalam kasus sertifikat UKW Palsu, kami juga sudah mempelajari sertifikat UKW palsu tersebut, bahkan pihaknya juga sudah mengklarifikasi ke mantan Ketua Dewan Pers Adi Prasetyo dan beliau menegaskan tidak pernah menanda tangani sertifikat UKW palsu tersebut.
“Dewan Pers juga sudah megeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers M. Nuh, dengan nomor 02/SE-DP/V/2020, tentang Uji Kompetensi Wartawan Online itu adalah kegiatan ilegal. Hingga saat ini belum ada payung hukum tentang UKW Online”, ujar Agung.
Dewan Pers juga menegaskan sesuai kesepakatan mereka beserta jajaran konstituennya yang telah ditetapkan dalam peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang standar kompetensi wartawan bahwa UKW dilakukan secara langsung tatap muka dengan penguji dan wartawan sebagai peserta uji. (Red MG).
Sumber : PWI Kota Bandung
Hits: 23
