ARTIKELHUKUM DAN KRIMINALINTERNASIONAL

Rekonsiliasi Kedaulatan dan Kerja Sama Dunia dalam Hukum Internasional

Penulis : Surya Sanjaya

Sumber : Berbagai Sumber

 

MAGAZINE INDONESIA – Bandung, Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan asas yang mengatur hubungan atau hal-hal yang membagi batas-batas negara antar negara, negara bagian, dan badan hukum bukan negara lainnya, atau antara badan hukum bukan negara adalah itu melampaui segalanya. Hukum internasional muncul dalam berbagai bentuk, termasuk hukum internasional dalam arti formal dan hukum internasional dalam arti substantif. Hukum internasional dalam arti formal diidentikkan dengan sumber hukum internasional, tempat ditemukannya penyelesaian segala perkara hukum internasional.

Prinsip Kedaulatan dan Kerja Sama Dunia

Hukum internasional diwujudkan dalam berbagai prinsip, termasuk prinsip kedaulatan dan kerja sama dunia.
Asas kedaulatan mengacu pada adanya kedaulatan nasional dan merupakan asas utama dalam hubungan antar negara.
Oleh karena itu, sebagai prinsip kerja sama global, negara-negara harus memahami dan menjamin hak asasi manusia internasional sebagai landasan terpenting untuk menjamin keadilan dan keseimbangan global.

Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia

Hukum internasional juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Penelitian Dr. Baderin menjawab kebutuhan hukum internasional, mengkaji hubungan antara norma hak asasi manusia internasional dan hukum Islam. Hak asasi manusia adalah prinsip dasar hukum internasional dan mewakili prinsip-prinsip untuk menjamin keadilan dan keseimbangan di dunia.

Peraturan hukum internasional di laut lepas

Peraturan hukum internasional di laut lepas juga merupakan aspek penting dalam hukum internasional. Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 mengatur pelanggaran transshipment ilegal di ZEE negara pantai dan merupakan contoh pelanggaran hukum internasional di laut lepas. Restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia Restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia juga berkaitan dengan hukum internasional. Restrukturisasi sistem peradilan pidana harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional: kedaulatan dan kerja sama global.

Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan dan permasalahan lintas batas antar negara, antar negara dengan badan hukum non-negara lainnya, atau antar badan hukum non-negara.
Hukum internasional berkaitan dengan banyak aspek, antara lain prinsip kedaulatan dan kerja sama global, hak asasi manusia, dan pengaturan hukum internasional di laut lepas. Restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia harus memperhatikan prinsip kedaulatan dan kerja sama global yang merupakan prinsip utama hukum internasional. Red. S.Sanjaya

 

Visits: 283

Bagikan Link :