BERITAEKONOMI

Bohong Kalau Omnibus Law Disahkan Dapat Selesaikan Resesi

MAGAZINE INDONESIA||themagnesianews.com JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan pihaknya tetap menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, omnibus law tak mampu menyelesaikan masalah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Sebaiknya pemerintah lebih fokus dalam masalah penanganan covid-19, ancaman jutaan PHK, dan resesi ekonomi. Tidak perlu membahas Omnibuslaw. Bohong jikalau Omnibus Law disahkan akan menyelesaikan masalah resesi ekonomi, investor berbondong-bondong masuk ke indonesia, dan masalah PHK akan tertanggulangi”, ujar said dalam keterangan tertulisnya Selasa (22/9/2020).
Beliau menambahkan tidak ada satu pun negara di dunia yang menjalankan Omnibus Law dalam strategi menyelesaikan masalah tersebut.
Buruh meminta agar para menteri tidak usah berkomentar yang mengintimidasi rakyat dalam hal ini buruh dengan selalu mengatakan bahwasannya dalam waktu dekat RUU Cipta Kerja akan segera disahkan.
Said menilai hal itu hanya bertujuan sebagai psywar, intimidasi, dan menciptakan kepanikan untuk rakyat dan buruh.
Ia menegaskan berdasarkan pernyataan Pimpinan DPR RI, Panja Baleg, dan Fraksi di DPR RI kepada buruh dalam tim perumus, tidak ada target waktu dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun hanya ada target isi atau hasil RUU Cipta Kerja yang bisa diterima semua pihak.
“Wakil Ketua DPR RI dan Panja Baleg RUU Cipta Kerja kepada tim perumus yang dibentuk oleh DPR RI bersama serikat pekerja mengatakan tidak mungkin dalam waktu dekat hingga akhir tahun ini disahkan. Sekarang saja baru dibahas Bab 7 dan Bab 4 tentang klaster ketenagakerjaan nanti dibahas terakhir. Sementara sikap buruh tetap menolak disahkan”,tandasnya.
Dalam berbagai aksi yang disampaikan kepada jajaran penjabat legislatif di DPR RI buruh meminta dikeluarkannya klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja atau tidak boleh mengubah, mengurangi isi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU No.13/2003 seperti penguatan fungsi pengawasan perburuhan, peningkatan produktifitas melalui pelatihan dan pendidikan, pengaturan regulasi pekerja industri startup, pekerja paruh waktu, pekerja tenaga ahli, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi revolusi industri 4.0 maka mari kita dialog untuk dimasukan dalam omnibus law. Tapi tidak boleh sedikitpun mengubah apalagi mengurangi isi UU No.13/2003”, pungkasnya.
Adapun yang ditolak buruh dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja antara lain hilangnya UMK dan UMSK. Adanya upah padat karya, kenaikan upah minimal hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi tanpa menambah inflasi. PHK dipermudah, hak upah atas cuti hilang, cuti haid dihilangkan.
Bakal berlakunya karyawan kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup, nilai pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang dihilangkan. Pemberlakuan jam kerja eksploitatif, TKA buruh kasar mudah masuk ke indonesia secara otomatis mengancam lapangan kerja untuk pekerja lokal. Jaminan kesehatan dan pensiun yang hilang dengan berlakunya sistem kontrak, serta sanksi pidana dihapus.(Red MG)


Penulis: Ade Miranti Karunia
Editor: Erlangga Djumena

Visits: 60

Bagikan Link :