ARTIKELHUKUM DAN KRIMINALPOPULAR

Reformasi Sistem Peradilan Pidana, Menuju Sistem Hukum yang Adil dan Berkeadilan

Penulis : Surya Sanjaya
Sumber : Berbagai Sumber

 

MAGAZINE INDONESIA – Bandung, Reformasi sistem peradilan pidana merupakan prioritas utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan tidak memihak di Indonesia. Tujuan reformasi ini adalah untuk memperkuat prinsip independensi dan imparsialitas peradilan yang menjadi landasan menjamin keadilan dan keseimbangan dalam penanganan perkara pidana.

Prinsip independensi dan imparsialitas

Kurangnya prinsip independensi dan imparsialitas peradilan memerlukan reformasi sistem peradilan pidana. Penguatan prinsip independensi dan imparsialitas dilakukan melalui penetapan undang-undang yang menjamin keadilan dan keseimbangan dalam penanganan perkara pidana.

Reformasi Hukum Pidana

Perlunya reformasi hukum pidana di Indonesia, sehingga menimbulkan dilema dalam penegakan hukum di negara ini. Reformasi telah dilaksanakan di bidang hukum, dimulai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Subversi Pidana.

Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana

Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Sistem ini diperlukan untuk menjamin terciptanya peradilan yang independen dan komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bentuk ideal penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang terpadu dan mandiri yang dapat menjamin yurisdiksi menegakkan hukum pidana yang mandiri dan terpadu.

Pendektan yang digunakan 

Pendekatan yang digunakan dalam reformasi sistem peradilan pidana meliputi pendekatan hukum normatif, sosiologis, historis, dan komparatif. Data sekunder dilengkapi dengan analisis kualitatif yang menjamin keakuratan dan ketelitian penelitian.

Tiga aspek reformasi sistem peradilan pidana Indonesia adalah:

  1. Keadilan restoratif berkaitan dengan hukum pidana substantif yang tercermin dalam Rancangan KUHP (RKUHP) dan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Masalah keadilan restoratif juga harus tercermin dalam hukum acara pidana, yang termasuk dalam produksi karya ilmiah dan rancangan undang-undang.
  3. Pendekatan hukum normatif, sosiologis, historis dan komparatif digunakan dalam reformasi sistem peradilan hukum pidana.

Reformasi sistem peradilan pidana berwawasan Pancasila

Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan perspektif Pancasila yang merupakan landasan utama sistem hukum Indonesia. Pancasila menjamin keadilan dan keseimbangan dalam penanganan perkara pidana, yang merupakan tujuan reformasi peradilan pidana.

Keadilan Restoratif dalam Reformasi Hukum Pidana di Indonesia

Keadilan restoratif merupakan sebuah aspirasi yang sering diungkapkan oleh berbagai kalangan di masyarakat. Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia perlu menjamin keadilan restoratif, dan hal ini tercermin dalam Rancangan KUHP (RKUHP) dan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kondisi Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Saat Ini Status sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih berada di bawah tingkat keadilan yang diharapkan. Reformasi sistem peradilan pidana harus dilakukan untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam penanganan perkara pidana.

Potensi reformasi peradilan pidana

Potensi reformasi peradilan pidana di Indonesia bergantung pada kemampuan dan keinginan pemerintah dan masyarakat untuk mengubah sistem peradilan pidana. Reformasi peradilan pidana harus dipertahankan dan diintegrasikan, Reformasi sistem peradilan pidana merupakan prioritas utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan tidak memihak di Indonesia. Penguatan prinsip independensi dan imparsialitas peradilan, reformasi hukum pidana, restrukturisasi sistem peradilan pidana, dan lain-lain.

Visits: 185

Bagikan Link :