Ketua F-PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Penjelasan Gubernur

MAGAZINE INDONESIA/ JABAR – Baron Secondat de Montesquieu 4 Abad yang lalu mencetuskan sebuah teori pembagian kekuasaan bernama Trias Politika, yang mana dalam kekuasaan Negara harus dibagi menjadi 3 yaitu legislative sebagai pemilik kekuasaan legislasi atau membuat Aturan, eksekutif dengan fungsi melaksanakan Aturan, dan Yudikatif yang berfungsi sebagai mempertahankan Aturan sekaligus mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap Aturan.

 

Indonesia sebagai Negara demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga membagi kekuasaan Negara menjadi tiga dimana fungsi legislative dipegang oleh DPR, MPR, dan DPD kemudian fungsi eksekutif ada pada presiden, serta fungsi yudkatif ada pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi yudisial. Dalam proses berjalannya kenegaraan peran legislative Menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Mengacu kepada amanah Undang-Undang Dasar 1945 Legislator yang dalam hal ini diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat mulai tingkat nasional hingga tingkat 2 kota/Kabupaten hukumnya wajib untuk melakukan pengawasan dalam proses berjalannya suatu kepemimpinan di setiap periodenya.

Sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Memo Hermawan, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP melakukan fungsi Pengawasan terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2019, disampaikannya setelah rapat paripurna kepada rekan media jumat 19 November 2021 lalu, menurutnya “Terkait program unggulan yang menggunakan anggaran PEN sebagai upaya pemulihan ekonomi dampak dari Covid -19. Apakah lebih banyak program terkait pemulihan ekonomi atau program lainnya yang sama sekali tidak terkait pemulihan ekonomi, mohon penjelasan dari Gubernur,”

Memo menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini mempunyai Pinjaman Daerah Provinsi, harus mengembalikan sebelum jatuh tempo. Di tahun 2022 pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membayar pinjaman sebesar Rp. 255 miliar setiap tahunnya selama 10 tahun.

Ia mengungkapkan didalam pembiayaan RAPBD 2022 terdapat Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 75 miliar.

Kami mohon penjelasan Gubernur terkait hal tersebut. Karena sesuai dengan kesepakatannya hanya dapat digunakan di tahun 2021, dan diperuntukan apa penerimaan pinjaman daerah tersebut di tahun 2022. Terdapat juga Silpa tahun 2021 sebesar Rp. 650 miliar, dari mana saja sumber Silpa tersebut dan diperuntukan untuk apa penggunaan Silpa tersebut di tahun 2022,” tambahnya.

Dalam Rapat Paripurna itu juga Fraksi PDIP Jawa Barat menyerahkan pandangan umum atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (APBD) Tahun 2022. Kinerja pengawasan legislatif menjadi sangat vital dalam keberlangsungan kepemimpinan suatu Negara demokrasi.

(Red MG / Ly)

Bagikan Link :