Memo Hermawan Minta BAPENDA Tingkatkan Pelayanan Melalui Inovasi Teknologi

MAGAZINE INDONESIA/ JABAR -Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Defisini Samsat di atas adalah definisi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor. Penyelenggaraan samsat yang dilaksanakan oleh Kepolisian negara Republik Indonesia khususnya bagian lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pemungutan pajak Provinsi dan Badan usaha yang berada dalam satu kesatuan yaitu Kantor Bersama Samsat.

Samsat berada di bawah tanggung jawab Badan pendapatan daerah (Bapenda) di setiap Daerah sebagai unit pelaksana tugas dinas dalam menghimpun pendapatan daerah yang sesuai dengan aturan berlaku, pada era modern ini penggunaan teknologi sangatlah penting dalam mempercepat informasi dan kerja disetiap sektor dan sendi kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali sektor pemerintah, percepatan serta efektifitas kerja setiap Instansi pemerintahan juga menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam menikmati upaya-upaya pemerintah menyejahteraan masyarakatnya. Melihat kondisi saat ini formulasi inovasi program-program BAPENDA Jawa Barat menggunakan kemajuan teknologi yang ada sangatlah diperlukan.

Melihat fungsi BAPENDA yang sangat vital bagi pemerintahan sarana, prasarana haruslah ditunjang hal ini menjadi perhatian khusus ketua Fraksi PDI-P DPRD Jawa Barat Memo Hermawan, saat ditemui media beliau menyampaikan bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan pembayaran pajak yang disediakan oleh BAPENDA perlu ditingkatkan lagi,

sekarang bayangkan masyarakat Garut dari daerah Rancabuaya harus menempuh jarak 50 KM lebih untuk membayar pajak, dan ini hampir menghabiskan 1 hari untuk menyelesaikan keseluruhan administrasinya” ucap memo hermawan.

Dalam kesempatan ini mantan Bupati Garut ini juga menyampaikan bagaimana solusi yang diperlukan memanglah harus berinovasi kepada kemajuan teknologi “saat ini akses pembayaran kredit yang dikeluarkan swasta dapat menjangkau hingga ke pelosok desa, dimana pelayanannyapun sangat baik dan mudah dijangkau para konsumennya. Seharusnya ini diadopsi dan di inovasikan oleh kita sebagai abdi Negara pelayan masyarakat” dengan penuh semangat.

Mengacu dari kacamata Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, berbicara Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan.

(Red MG /Ly)

Bagikan Link :